Breaking News

UNTUK MEMPERLANCAR KERJASAMA PEMKAB BOGOR DENGAN CABANG BPJS KESEHATAN CIBINONG KUKER KE BPKAD KAB BOGOR !!!

Bogor; Demi lancarnya kerjasama Cabang BPJS Kesehatan Kab Bogor jemput bola mengadakan kunjungan kerja (Kunker ) Kekantor BPKAD Kab Bogor diperkantoran Pemkab Bogor Cibinong.

Sebagai langkah percepatan mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk wilayah Kabupaten Bogor, BPJS Kesehatan terus membangun sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Kali ini, BPJS Kesehatan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor saling menguatkan komitmennya untuk membahas pendaftaran masyatakat Kabupaten Bogor yang terdaftar pada segmen Bukan Pekerja (BP) Pemda.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bogor Rona Rositawati menjelaskan pihaknya akan senantiasa mendukung dan melaksanakan tugas fungsi sesuai kewenangan demi optimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, perlu dilakukan pemadanan data secara berkala karena ini menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan.

"Mengingat saat dilakukan sampel dan dilakukan verifikasi data beberapa masyarakat yang sudah tidak ada di Kabupaten Bogor masih mendapatkan hak jaminan kesehatan dan iuran dibayarkan pemerintah daerah dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka dilakukan pemadaman data agar validitas data yang dijamin Pemerintah Daerah dapat meningkat,” ujar Rona, Rabu (17/01).

Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah dalam melakukan pemadanan data bisa melalui rekonsiliasi data. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan validitas penerimaan iuran wajib Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedikit banyaknya hal ini mempengaruhi usaha capaian UHC di Kabupaten Bogor.

Dirinya juga memahami bahwa untuk menghadrikan implementasi Program JKN yang optimal, dibutuhkan peran dan keterlibatan seluruh pihak. Untuk itu, dirinya junga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong yang aktif menggandeng seluruh stakeholder, khususnya BPKAD Kabupaten Bogor untuk melakukan pemadanan data sehingga bisa mendorong untuk mencapai capaian UHC.

Rona menyampaikan, pada dasarnya BPKAD Kabupaten Bogor siap bersinergi dan mendukung BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan publik. Berdasarkan data dashboard JKN Kabupaten Bogor masih terdapat selisih 433.404 jiwa untuk mencapai UHC 100%. Bukan angka yang sedikit namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai bersama demi kesejahteraan kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong Ichwansyah Gani mengungkapkan kesejahteraan kesehatan yang merupakan hak dasar masyarakat sudah seharusnya terpenuhi selain penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. ia menyebut memiliki jaminan kesehatan juga hal yang wajib dimiliki seluruh warga negara agar sistem kesehatan berjalan dengan baik.

"Cita-cita UHC menjadi tantangan yang besar untuk Kabupaten Bogor dengan luas wilayah yang besar dan jumlah masyarakat Kabupaten Bogor yang banyak. Bukan hanya tugas BPJS Kesehatan, amanat undang-undang ini memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil alih dengan wewenang, tugas dan fungsinya untuk menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Ichwansyah.

Ichwansyah juga menyampaikan koordinasi lintas sektoral seperti yang rutin dilakukan dengan duduk bersama merumuskan strategi UHC dalam kegiatan Forum Komunikasi yang akan dilaksakan dalam waktu dekat, mengingat Program JKN ini merupakan program strategis nasional negara.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan stakeholder antara lain BPKAD Kabupaten Bogor guna melakukan optimalisasi jaminan kesehatan yang menyeluruh dan efektif bagi penduduk Indonesia khususnya Kabupaten Bogor. Rencana anggaran untuk tahun 2024 khususnya iuran wajib masih terdapat kekurangan, nilainya sudah didapatkan dan sesuai komitmen nantinya akan diusulkan untuk masuk dalam rancangan APBD tahun 2024. Harapannya peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI APBD tetap terdaftar dan sesuai Peraturan Gubernur untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tambah Ichwansyah. Mengakhiri harapannya.

(Prof.H.Sutan Nasomal/Redaksi).
© Copyright 2022 - REPUBLIKPERS.ID