Breaking News

Dugaan Korupsi Anggaran Stunting, Tidak Boleh Luput Dari Pengawasan Masyarakat Di Wilayah Mana Saja


Mengendus adanya celah korupsi dari program nasional penurunan prevalensi stunting Mahasiswa Pancasila Kota Bogor resmi Laporkan dugaan Korupsi STUNTING ke Kejaksaan Negri Kota Bogor 

Celah korupsi itu mengacu pada laporan anggaran, pengadaan dan pengawam pemerintah Kota Bogor yang cukup fantastis. Ujar Alex Sekjen MAPANCAS.

"Dari identifikasi hasil kajian dan diskusi bagian Hukum dan advokasi yang mahasiswa Pancasila lakukan, terdapat beberapa praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang berisiko menimbulkan korupsi," tegas Alex Koordinator lapangan aksi, senin (24/6/2024).

Alex mengatakan celah korupsi itu bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu anggaran, pengadaan, dan pengawasan. Maka masyarakat tidak boleh luput dalam pengawasan di wilayah mana saja.

Menurut alex, dalam aspek penganggaran, ada temuan di lapangan yang menunjukkan indikasi tumpang-tindih perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, mahasiswa Pancasila  menemukan adanya pengadaan barang yang tidak dibutuhkan dalam program penurunan stunting. Salah satunya dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diseragamkan ke semua daerah tanpa analisis kebutuhan objek.

Alex menambahkan, belum adanya pengawasan khusus terkait program tersebut membuat celah adanya tindak pidana korupsi semakin besar.

"Praktik-praktik dalam aspek tersebut sangat berisiko menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. 

Hal ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan," tutur alex.

"Mahasiswa pancasila berharap akan mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran melalui format digital mulai dari level desa hingga pusat, termasuk monitoring proses penyusunan RKP, Renja, RKA, dan DIPA, sehingga ke depan tagging anggaran untuk stunting benar-benar mendukung penurunan prevalensi stunting," ujar alex.

Ketua Umum Mahasiswa Pancasila Kota Bogor berharap laporannya dapat ditindaklanjuti Aparat penegak Hukum (APH), dan secara kelembagaan organisasi Mahasiswa Pancasila Kota Bogor akan mengawal proses hukum demi terwujudnya kebenaran dan keadilan demi kota Bogor yang lebih baik. Tutup ketua Mapancas.

Penulis : Rudi 
Narasumber : Alex
© Copyright 2022 - REPUBLIKPERS.ID