Maraknya aktifitas para pengecoran BBM bersubsidi di SPBU 24.346.139 di wilayah kampung Lingai unit 9 Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung , terindikasi ada main mata dengan pihak oknum SPBU.Sabtu,(28/12/24)
Adapun modus pelaku pengecoran diduga ada kerja sama dengan petugas SPBU, saat melakukan pengecoran petugas Operator SPBU ada ditempat dan terkesan mengawal proses berlangsungnya pengecoran yang dilakukan oleh para mafia-mafia minyak dan penguras BBM. Tegasnya
Saat crew Media siber konfirmasi ke salah satu oknum operator SPBU , “mbak kenapa mobil truk BE 8165 QU, berbeda cara pengisiannya, itukan kami lihat sebelah kanan ada Tengky dan sebelah kirinya juga ada Tengky nya TengkiNya dobel mbak’ operator”.
Dengan lantang Ia jawabNya cuma ngisi Rp250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kok pak enggak banyak , secara berkala atau putar balik bagi yang mau,TuturNya.
Besar harapan agar Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Tulang Bawang dan terkait dapat menindak tegas para mafia mafia minyak solar bersubsidi dan kepada Persero Pertamina untuk memproses SPBU No Seri : 24.346.139, dengan sengaja membiarkan oknum mafia minyak yang Tengky dobel bebas mengecor di SPBU tersebut,tambahNya.
Berdasarkan Undang-undang migas Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”)
Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU22/2001”)
Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
Tim.
Social Header