Kerusakan tersebut mencakup pembalakan liar, perambahan lahan secara masif, serta konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan ilegal. Aktivitas yang diduga sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meluas tanpa pengawasan yang memadai dari pihak berwenang.
Warga Desa Peninjauan mengaku resah dan kecewa dengan kondisi tersebut. Mereka menilai lambannya tindakan dari instansi terkait telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berpotensi berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Kami minta kepada Tim Satgas Penanganan Konflik dan Hukum (PKH) dan Pemerintah Provinsi Jambi agar segera turun ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi hutan yang rusak ini,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat, Sabtu (12/7).
Menurut informasi dari warga, kerusakan paling parah terjadi di area perbatasan TNBD, di mana seharusnya kawasan tersebut menjadi wilayah konservasi dan tidak boleh dilakukan aktivitas penebangan maupun pembukaan lahan.
“Kawasan ini seharusnya dijaga, bukan malah dijadikan lahan kepentingan pribadi. Kami khawatir jika ini terus dibiarkan, hutan akan habis dan bencana alam seperti banjir dan kekeringan akan semakin sering terjadi,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Taman Nasional Bukit Duabelas maupun Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas dan pemulihan kawasan hutan secara menyeluruh untuk menyelamatkan lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.
(Msr)
Social Header