republikpers.id
Pemerintah kian mematangkan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan pengembangan industri ayam terintegrasi. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung penyediaan protein hewani, terutama daging ayam dan telur, yang kebutuhannya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan agenda sosial pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada tahap awal, pemerintah melalui Danantara Indonesia menyiapkan investasi strategis sekitar Rp 20 triliun untuk membangun ekosistem industri ayam terintegrasi, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, hingga pengolahan dan distribusi. Hilirisasi dipilih untuk memperkuat kesinambungan pasokan, menekan fluktuasi harga, sekaligus mendorong pemerataan produksi protein hewani ke luar Pulau Jawa.
Dalam konteks inilah, peran badan usaha milik negara (BUMN) menjadi relevan. Salah satunya PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero), yang mengelola jutaan hektar perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia. Dengan portofolio aset dan infrastruktur yang sudah terbentuk, PalmCo dipandang memiliki posisi strategis untuk mendukung agenda hilirisasi pangan, termasuk pengembangan peternakan ayam terintegrasi.
*Hilirisasi sebagai Arah Kebijakan*
Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian, dalam forum *Road to Jakarta Food Security Summit 2026*, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu pendekatan utama dalam transformasi sistem pangan nasional. Menurut dia, penguatan keterhubungan antara produksi, pengolahan, dan distribusi menjadi kunci untuk menjawab tantangan struktural sektor pangan, termasuk peternakan.
“Pengembangan industri ayam terintegrasi tidak hanya soal menambah kapasitas produksi, tetapi juga memastikan distribusi dan keterjangkauan pangan yang lebih merata, khususnya di luar Jawa,” ujar Sam dalam forum tersebut.
Pendekatan terintegrasi juga dinilai mampu meredam ketergantungan produksi pada wilayah tertentu serta mengurangi risiko gejolak pasokan dan harga yang selama ini kerap terjadi di sektor perunggasan.
Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Ali Agus menekankan pentingnya menjaga posisi peternak rakyat dalam skema hilirisasi. Menurut dia, penguatan industri peternakan harus dibarengi dengan pola kemitraan yang adil, akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta kepastian pasar.
“Hilirisasi idealnya memastikan kesinambungan dari hulu ke hilir, sekaligus membuka ruang bagi peternak rakyat untuk tumbuh bersama industri,” kata Ali Agus dalam sejumlah diskusi kebijakan.
*Kesiapan Lahan Jadi Kunci*
Salah satu tantangan utama pengembangan peternakan modern berskala besar adalah kesiapan lahan. Di luar Jawa, ketersediaan lahan yang memiliki kepastian hukum, infrastruktur dasar, dan akses logistik kerap menjadi hambatan. Karena itu, pemanfaatan aset negara yang sudah eksisting dinilai sebagai opsi realistis untuk mempercepat implementasi kebijakan.
PTPN IV PalmCo berada dalam ekosistem tersebut. Dengan pengalaman panjang mengelola perkebunan sawit, perusahaan ini memiliki aset lahan yang relatif siap secara legal dan operasional. Namun, PalmCo menegaskan tidak ingin terburu-buru.
Direktur Strategy dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo mengatakan, perusahaan memilih pendekatan bertahap dan berbasis kesiapan nyata di lapangan.
“Kami memahami ini adalah proyek kebijakan nasional yang besar dan lintas sektor. Karena itu, PalmCo fokus pada kesiapan yang benar-benar bisa dieksekusi,” ujar Ugun.
Menurut dia, Kalimantan Timur menjadi wilayah yang saat ini telah memasuki tahap persiapan awal untuk mendukung pembangunan peternakan ayam terintegrasi, termasuk rencana *groundbreaking* dalam waktu dekat. Wilayah ini dinilai relatif siap dari sisi aset, keselarasan tata ruang, serta dukungan rencana pengembangan wilayah.
“Kalimantan Timur menjadi contoh awal kesiapan. Ini bukan soal cepat, tetapi soal tepat,” katanya.
**Hati-hati Integrasikan Sawit dan Pangan**
Ugun menekankan, pemanfaatan lahan perkebunan sawit untuk kegiatan pangan memerlukan kajian menyeluruh. Aspek tata ruang, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan menjadi pertimbangan utama agar integrasi tidak menimbulkan masalah baru.
“Integrasi fungsi pangan di kawasan perkebunan sawit tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Semua harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” ujarnya.
PalmCo, lanjut Ugun, juga memilih tidak memberikan ekspektasi berlebihan terkait lokasi lain yang masih dalam tahap kajian. Pendekatan ini diambil untuk menjaga kredibilitas proyek sekaligus memastikan setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
“Lebih baik kami berbicara berdasarkan apa yang sudah siap dan bisa dieksekusi, daripada menyampaikan rencana yang belum tentu dapat direalisasikan,” kata dia.
Ke depan, PalmCo menempatkan diri sebagai bagian dari ekosistem pendukung ketahanan pangan nasional. Perusahaan berkomitmen memastikan aset negara yang dikelolanya dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi pangan dan pemerataan produksi protein hewani di Indonesia.**/
Ramsyah/red
Social Header