Rakyat Menuntut Pemerataan, Bukan Sekadar Seremonial: Pemda Kabupaten Gorontalo Dinilai "Pilih Kasih" dan Kejar Tayang Demi PENAS XVII tahun 2026

Republikpers.id

KABUPATEN GORONTALO, 12 Mei 2026 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Gorontalo mengeluarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai tebang pilih dalam perbaikan infrastruktur jalan. GMNI menuding Pemda hanya sibuk "bersolek" demi menyambut agenda nasional Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026, sementara akses jalan rakyat di wilayah lain dibiarkan hancur bernasib nahas.

​Ketua DPC GMNI Kabupaten Gorontalo, Gunawan, menegaskan bahwa momentum PENAS XVII yang tinggal menghitung hari (Juni 2026) telah membongkar pola kerja pemerintah yang bersifat "pemadam kebakaran" dan hanya berorientasi pada pencitraan di mata tamu nasional.

​Pembangunan "Kejar Tayang" dan Tebang Pilih

​Gunawan menyoroti kontrasnya perbaikan jalan di kawasan Limboto yang dikebut habis-habisan menjelang pelaksanaan PENAS, sementara jalur vital kemasyarakatan di wilayah lain seolah dilupakan.

​"Kami melihat ada praktik diskriminasi pembangunan. Jalan di sekitar lokasi PENAS di Limboto dipoles sedemikian rupa agar terlihat sempurna di mata 40 ribu peserta yang akan datang. Tapi lihatlah realitanya di Kecamatan Telaga, Desa Hulawa, khususnya Jalan Rocki Katili di depan Alfamart. Jalan itu sudah seperti ladang maut, tapi Pemda seolah buta dan tuli," tegas Gunawan dalam keterangannya.

​Rakyat Bertaruh Nyawa, Ojol dan Bentor Merugi

​Kerusakan jalan di Desa Hulawa dilaporkan telah melumpuhkan ekonomi lokal. Para pengemudi ojek online (Ojol) dan bentor (becak motor) kini kerap menolak pesanan jika harus melewati jalur tersebut karena risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan yang tinggi.

​"Negara harusnya hadir untuk rakyatnya sendiri, bukan hanya untuk tamu dari luar. Abang-abang bentor kita bertaruh nyawa dan merogoh kocek lebih dalam untuk perbaikan kendaraan karena jalan yang hancur. Apakah suara mereka kalah penting dibanding kenyamanan pejabat yang akan bersidang di PENAS nanti?" lanjut Gunawan dengan nada tinggi.

​Pemerintah Desa Sibuk Jadi "Agen Properti"

​GMNI juga menyayangkan sikap Pemerintah Desa yang dinilai lebih sibuk mengurusi pendataan rumah warga untuk dikontrakkan kepada peserta PENAS ketimbang memperjuangkan hak infrastruktur warga secara konkret ke tingkat kabupaten.

​"Miris ketika aparat desa lebih proaktif menanyakan rumah warga untuk disewakan demi kepentingan PENAS, sementara keluhan warga soal jalan hanya dijawab dengan alasan 'sudah bersurat ke PU atau Ketua Dewan'. Kita tidak butuh janji administratif, kita butuh realisasi fisik! Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton dan penyedia jasa, tapi hak dasarnya diabaikan," pungkasnya.

​Tuntutan GMNI Kabupaten Gorontalo:

1. ​Pemerataan Infrastruktur Sekarang Juga: Mendesak Dinas PU Kabupaten Gorontalo untuk segera memperbaiki Jalan Rocki Katili dan titik rusak lainnya tanpa harus menunggu adanya agenda nasional.

2. ​Evaluasi Transparansi Anggaran: Menuntut transparansi penggunaan anggaran pemeliharaan jalan yang terkesan dipusatkan hanya pada lokasi-lokasi seremonial.

3. ​Audit Kinerja Pemda: Jika dalam waktu singkat tidak ada pergerakan alat berat di luar lokasi PENAS, GMNI siap mengonsolidasikan massa untuk menuntut keadilan di jalanan.

​"Pemerintah jangan sampai mengidap penyakit 'muka dua'. Di satu sisi ingin dipuji nasional melalui PENAS, di sisi lain membiarkan rakyatnya sendiri terperosok di jalanan yang rusak. Pembangunan adalah hak rakyat, bukan hadiah dari penguasa!" tutup Gunawan.**/red