republikpers.id
Pontianak, 4 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Barat hingga posisi Mei 2026 tetap terjaga dan berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah, sejalan dengan perkembangan sektor jasa keuangan di kawasan se-Kalimantan. Kondisi tersebut tercermin dari kinerja sektor perbankan, industri keuangan nonbank (IKNB), pasar modal, serta penguatan literasi, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I 2026, Provinsi Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen (yoy) dengan kontribusi terhadap total PDRB Kalimantan sebesar 17,61 persen. Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang signifikan di kawasan Kalimantan, meskipun masih berada di bawah Kalimantan Timur yang menjadi kontributor terbesar.
Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 6,14 persen dimana merupakan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Kalimantan. Sektor dengan kontribusi terbesar yang mendukung laju pertumbuhan di Kalimantan Barat antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,37 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebeser 15,39 persen, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 14,76 persen.
Pertumbuhan Ekonomi dan kontribusi PDRB di Kalimantan Posisi Triwulan I 2026
Perkembangan Sektor Perbankan
Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp80,8 triliun. Kredit tersebut didominasi oleh kredit konsumtif, diikuti kredit investasi, dan kredit modal kerja. Secara tahunan, kredit invetasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,79 persen (yoy), sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap ekspansi bisnis di Kalimantan Barat.
Jenis Penggunaan
(Rp Triliun)
May-25
Dec-25
May-26
Porsi
YoY
YtD
Nom
%
Nom
%
Modal Kerja
22,50
23,42
25,22
31,20%
2,72
10,79%
1,80
7,14%
Investasi
33,33
34,81
35,23
43,58%
1,90
5,39%
0,42
1,19%
Konsumtif
32,58
32,68
34,53
25,22%
0,44
2,16%
-0,37
-1,81%
Total
75,78
78,99
80,84
100,00%
5,06
6,26%
1,85
2,29%
Penyaluran Kredit di Wilayah Kalimantan Barat Posisi November 2025
Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Posisi Mei 2026
Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat sebesar Rp28,7 triliun, dengan porsi terbesar pada segmen usaha mikro dan kecil. Dibandingkan tahun sebelumnya, kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen (yoy) menandakan perbankan sebagai salah satu pembiayaan UMKM untuk peningkatan kapasitas bisnis UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
UMKM
(Rp Triliun)
May-25
Dec-25
May-26
Porsi
YoY
YtD
Nom
%
Nom
%
Mikro
10,70
10,37
11,11
38,72%
0,41
3,69%
0,74
6,66%
Kecil
10,48
10,69
10,03
34,96%
-0,45
-4,49%
-0,66
-6,58%
Menengah
6,85
6,97
7,55
26,32%
0,7
9,27%
0,58
7,68%
Total
28,03
28,03
28,69
100,00%
0,66
2,30%
0,66
2,30%
Penyaluran Kredit UMKM di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kalimantan Barat mencapai Rp90,8 triliun, yang didominasi oleh dana tabungan sebesar Rp53,9 triliun, diikuti deposito sebesar Rp21,1 triliun, dan giro sebesar Rp15,7 triliun, dengan persentase pertumbuhan tertinggi dari giro yakni sebesar 11,20 persen (yoy). Pertumbuhan DPK mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang semakin meningkat serta semakin luasnya penggunaan layanan keuangan formal.
Dana Pihak Ketiga
(Rp Triliun)
May-25
Dec-25
May-26
Porsi
YoY
YtD
Nom
%
Nom
%
Tabungan
47,67
52,49
53,92
59,42%
6,25
11,59%
1,43
2,65%
Deposito
22,18
21,53
21,11
23,26%
-1,07
-5,07%
-0,42
-1,99%
Giro
13,40
13,96
15,72
17,32%
2,32
14,76%
1,76
11,20%
Total
83,25
87,98
90,75
100,00%
7,5
8,26%
2,77
3,05%
Dana Pihak Ketiga (DPK) di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Pada sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), aktivitas usaha perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya tetap tumbuh secara sehat. Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan, terutama pada pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna. Sementara itu, kinerja perasuransian di Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan premi dengan rasio klaim yang masih berada pada tingkat yang terkelola.
Perusahaan Pembiayaan
(Rp Miliar)
Apr-25
Dec-25
Apr-26
Porsi
YoY
YtD
Nom
%
Nom
%
Investasi
3.845,73
4.172,52
4.358,68
33,92%
512,95
11,77%
186,16
4,27%
Modal Kerja
1.076,30
1.155,97
994,12
7,74%
-82,18
-8,27%
-161,85
-16,28%
Multiguna
5.982,77
6.488,93
7.136,61
55,54%
1.153,84
16,17%
647,68
9,08%
Lainnya
0,02
0,05
1,90
0,01%
1,88
98,95%
1,85
97,37%
Jual Beli Syariah
7,93
261,98
318,76
2,48%
140,83
44,18%
56,78
17,81%
Investasi Syariah
2,40
3,58
3,49
0,03%
1,09
31,23%
-0,09
-2,58%
Pembiayaan Jasa Syariah
35,97
36,13
36,88
0,29%
0,91
2,47%
0,75
2,03%
Total
11.121,12
12.119,16
12.850,44
100,00%
1.729,32
13,46%
731,28
5,69%
Penyaluran Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan
Sektor perasuransian di Kalimantan Barat juga mencatat peningkatan aktivitas, tercermin dari realisasi premi asuransi jiwa dan asuransi umum di berbagai kabupaten/kota, dengan nominal premi yang lebih tinggi dibandingkan klaim. Dari sisi asuransi jiwa, realisasi premi terbesar tercatat di Kota Pontianak sebesar Rp285,23 miliar dengan klaim Rp447,55 miliar dan rasio klaim sebesar 156,91 persen. Kondisi ini mencerminkan tingginya penetrasi produk asuransi jiwa di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan jasa.
Pada asuransi umum, realisasi premi dan klaim juga menunjukkan distribusi yang relatif merata di kabupaten/kota, dengan nominal premi terbesar kembali tercatat di Kota Pontianak sebesar Rp184,25 miliar dan klaim sebesar Rp126,09 miliar. Beberapa daerah mencatat rasio klaim yang tinggi, mencerminkan adanya peningkatan pembayaran klaim pada periode pelaporan, sementara di beberapa kabupaten lainnya rasio klaim masih berada pada tingkat yang rendah bahkan nihil, sejalan dengan karakteristik risiko dan volume pertanggungan.
Kalimantan Barat
(Rp Juta)
Asuransi Jiwa
Asuransi Umum
Premi
Klaim
Rasio
Premi
Klaim
Rasio
Kab Mempawah
220.314,10
17.247,95
7,83%
15.602,36
1.655,29
10,61%
Kab Sambas
16.531,44
12.483,65
75,51%
193,95
-
0,00%
Kab Ketapang
28.439,32
18.131,50
63,76%
1.854,49
224,83
12,12%
Kab Sangau
6.438,91
5.487,74
85,23%
2.126,81
1,82
0,09%
Kab Sintang
38.509,56
4.033,60
10,47%
2.249,92
85,50
3,80%
Kab Kapuas Hulu
6.670,15
3.554,41
53,29%
214,13
15,52
7,25%
Kab Bengkayang
6.752,54
3.546,76
52,52%
89,92
523,67
582,39%
Kab Landak
6.871,48
4.603,33
66,99%
118,30
-
0,00%
Kab Sekadau
7.902,64
1.822,49
23,06%
1.549,14
-
0,00%
Kab Melawi
4.920,30
3.631,26
73,80%
246,92
-
0,00%
Kab Kayong Utara
1.048,71
615,74
58,71%
253,81
-
0,00%
Kab Kubu Raya
28.527,57
13.866,96
48,61%
570,96
273,61
47,92%
Kota Pontianak
285.234,46
447.554,50
156,91%
184.246,51
126.090,08
68,44%
Kota Singkawang
36.798,90
17.805,65
48,39%
2.096,34
1.274,22
60,78%
Klaim Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum Wilayah Kalimantan Barat Posisi April 2026
Perkembangan Pasar Modal
Dari sisi pasar modal, Jumlah investor pasar modal di Kalimantan Barat terus meningkat hingga Maret 2026. Total Single Investor Identification (SID) mencapai 368.803 SID, yang terdiri dari investor saham, reksa dana, dan Surat Berharga Negara (SBN). Peningkatan jumlah investor diikuti oleh lonjakan nilai, frekuensi, dan volume transaksi saham. Kenaikan jumlah Single Investor Identification (SID), baik investor saham, reksa dana, maupun Surat Berharga Negara (SBN), mencerminkan peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat Kalimantan Barat dalam aktivitas pasar modal serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi yang legal dan terawasi.
Perkembangan SID di Kalimantan Barat
Perkembangan Transaksi Saham di Kalimantan Barat Posisi November 2025
Penguatan Literasi, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen di Kalimantan Barat
Hingga 30 Juni 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Kalimantan, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Dengan melalui berbagai program strategis yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota, kegiatan edukasi di Kalimantan Barat keuangan telah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota, mencerminkan komitmen OJK dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan edukasi keuangan syariah, OJK di Kalimantan Barat melaksanakan berbagai kegiatan edukasi secara langsung maupun digital. Hingga semester I tahun 2026, Kalimantan Barat mencatat pelaksanaan 54 kegiatan edukasi, didukung kegiatan edukasi digital dan program pembelajaran daring melalui Learning Management System Keuangan (LMSKU), yang menjangkau 3.567 peserta dari berbagai segmen masyarakat, termasuk pelajar, UMKM, pekerja, dan komunitas.
Dalam rangka memperluas akses keuangan, OJK juga mendorong pelaksanaan berbagai program inklusi keuangan, antara lain Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Kredit Program Melawan Rentenir (KPMR), dan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Program-program tersebut telah menjangkau ratusan ribu rekening dan puluhan ribu peserta kegiatan di Kalimantan Barat, sehingga berkontribusi nyata dalam memperluas kepemilikan dan pemanfaatan produk keuangan formal.
Dalam memberikan pelindungan konsumen, OJK Kalimantan Barat terus meningkat layanan kepada masyarakat melalui layanan konsumen OJK baik walk in maupun online melalui Kontak 157, OJK Checking, serta penguatan koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di daerah. Selama semester I tahun 2026, OJK Kalimantan Barat telah menerima 6.946 total layanan dengan 2.965 layanan walk-in dan 3.981 layanan online. Dari sisi layanan konsultansi pengaduan, terdapat 96 layanan yang terdiri dari 58 layanan pemberian informasi dan 38 layanan pengaduan. Dari aplikasi Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), terdapat 24 total layanan APPK dengan total 6 pengaduan dan 18 pertanyaan. Dalam upaya mencegah aktivitas keuangan ilegal, 19 kampanye waspada aktivitas keuangan ilegal telah dilaksanakan dengan total 2.278 peserta di 6 kabupaten/kota dan 1 kegiatan secara online (daring) untuk wilayah Kalimantan Barat.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen di Provinsi Kalimantan Barat dan kawasan Kalimantan secara keseluruhan.**/
(Ramsyah)
Social Header